Tampilkan Semua
Semester I 2023
  190

PT AMNT Memiliki Tunggakan Pajak Air Bawah Tanah pada Tahun 2022 Senilai Rp452.440.032,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp89.967.525,12

Admin
25-Apr-2024 08:57:58

Kondisi
Selama tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atas Pajak Air Bawah Tanah kepada PT AMNT total senilai Rp4.455.602.008,00 termasuk piutang Pajak Air Bawah Tanah untuk bulan Desember 2021. Atas penetapan tersebut, PT AMNT telah membayar Pajak Air Bawah Tanah dengan total senilai Rp4.003.161.976,00 sehingga terdapat piutang Pajak Air Bawah Tanah atas bulan Desember 2022 yang sampai dengan tanggal 6 April 2023 belum dibayar senilai Rp452.440.032,00 (Rp4.455.602.008,00 – Rp4.003.161.976,00) Lebih lanjut bila dilihat dari tanggal pembayaran, terdapat keterlambatan atas pembayaran masa pajak berjalan. Atas keterlambatan pembayaran tersebut, PT AMNT juga belum dikenakan denda keterlambatan senilai Rp89.967.525,12
Kriteria
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan: a) Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah pada: 1) Pasal 1 ayat (13) menyatakan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1(satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang; 2) Pasal 6 menyatakan bahwa tarif pajak ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen); 3) Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil; 4) Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender; 5) Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa wajib pajak membayar pajak terhutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan; 6) Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa pajak; 7) Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa bupati atau pejabat dapat menerbitkan STPD jika (a) pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar; (b) wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda; dan 8) Pasal 15 ayat (3) menyatakan bahwa SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrative berupa bunga 2% (dua persen) sebulan melalui Surat Pemberitahuan Pajak daerah (STPD). b) Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat pada: 1) Pasal 50 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan serta pemungutan pajak dan retribusi; 2) Pasal 51 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan meneyelenggarakan fungsi (b) pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah; dan 3) Pasal 53 menyatakan bahwa rincian tugas kepala subbidang pendataan dan penetapan adalah (e) melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, perhitungan dan penetapan pendapatan pajak dan retribusi daerah
Akibat
Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat belum dapat memanfaatkan potensi pendapatan pajak daerah senilai Rp452.440.032,00 dan denda keterlambatan senilai Rp89.967.525,12
Sebab
Kondisi tersebut disebabkan oleh: a) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan kurang cermat dalam melakukan penilaian dan perhitungan pajak Air Bawah Tanah; dan b) PT AMNT lalai tidak membayar pajak air bawah tanah sesuai SPTPD dan SKPD
Rekomendasi
BPK merekomendasikan Bupati Sumbawa Barat memerintahkan Kepala Badan Pendapatan untuk melakukan penetapan dan penagihan atas Pajak Air Bawah Tanah tahun 2022 tertunggak beserta denda keterlambatannya kepada PT AMNT senilai Rp542.407.557,12 (Rp452.440.032,00 + Rp89.967.525,12).
Tindak Lanjut
Belum Sesuai

Tanya Jawab
DPRD KLU
26-Apr-2024 09:14:32

Hadir

H. Jabir, S.Pd.
26-Apr-2024 09:42:52

Hadir

Saipul Arif
26-Apr-2024 09:45:00

Hadir

Abd. Halid, SP., M.M.Inov
26-Apr-2024 09:47:07

Tes

Muhammad Takdir, S.E., M.M.Inov.
26-Apr-2024 09:57:09

Hadir

Drs. H. Muhammad Holdi
26-Apr-2024 10:01:35

Hadir

Tirmizi, S.E., M.M.
26-Apr-2024 10:02:57

Hadir

Hj. Budi Normala, S.E.
26-Apr-2024 10:03:15

Hadir

Muhammad Luthfi, S.Ag.
26-Apr-2024 10:05:25

Hadir

Drs. Fahrurrozi
26-Apr-2024 10:05:39

Hadir

Supriadi, M.Kep.
26-Apr-2024 10:08:08

Hadir

H. Zainuddin SIRAT
26-Apr-2024 10:12:50

Ok

Silahkan Login Untuk Komentar / Diskusi.
Login Member
POSTING TEMUAN BARU
Kategori
Semester I 2023 Semester II 2023 Semester I Tahun 2022 Semester II Tahun 2022 Semester I Tahun 2021 Semester II Tahun 2021 Semester I Tahun 2024 Semester II Tahun 2024 Semester I Tahun 2025 Semester II Tahun 2025
Temuan Terpopuler
PT AMNT Memiliki Tunggakan Pajak Air Bawah Tanah pada Tahun 2022 Senilai Rp452.440.032,00 dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Senilai Rp89.967.525,12
Admin
191
PT AMNT Memiliki Tunggakan Pajak Penerangan Jalan Tahun 2022 Senilai Rp1.135.057.610,00 dan Belum Dikenakan Sanksi Denda Keterlambatan Senilai Rp557.441.297,72
Admin
83
Pengamanan Aset Lainnya Belum Memadai
Admin
28
Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Belum Menerima Bagi Hasil Keuntungan Bersih PT AMNT Tahun 2021 dan 2020 Senilai USD11,17 Juta atau Senilai Rp174.162.640.000,00
Admin
21
Perencanaan Anggaran Belanja di Kabupaten Sumbawa Barat Tidak Menggunakan Standar Harga Satuan Regional, Sehingga Menimbulkan Pemborosan Realisasi Honorarium Senilai Rp2.466.195.000,00
Admin
17